JAKARTA, KORANSATU.ID— Meskipun Pemilu 2024 diperkirakan berjalan damai, namun netralitas aparat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih diragukan karena keikutsertaan calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra presiden.
Demikian kesimpulan dari diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema “Bersama Menjaga Kondusifitas Jelang Pemilu ” pada hari ini, Kamis (9/11/2023).
Turut jadi narasumber pada acara diskusi itu Anggota DPR Komisi II Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) dan Pengamat Politik Ujang Komarudin.
Ahmad Baidowi mengakui kekhawatiran soal netralitas pejabat pemerintah sering disuarakan sejak pendaftaran tiga pasangan capres pada bulan lalu. Dia menilai akan sulit memisahkan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan bernegara, apalagi ada putra presiden yang turut dalam kontestasi pemilu. Apalagi kekuasaan presiden sangat kuat di Indonesia dan bisa mempengaruhi kinerja aparat pemerintah termasuk TNI dan Polri dalam waktu satu tahun ke depan.
“Kemarin kita dikagetkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan mas Gibran itu maju. Protes publik terus berjalan sampai sekarang,” ujarnya.
Kendati demikian Baidowi merasa berasyukur protes publik dilakukan secara beradab dengan memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki melalui media sosial, demo jalanan meskipun tidak sampai anarkis.
Dia mencontohkan pada dirinya yang harus pulang lebih cepat dari sebuah kunjungan kerja untuk kepentingan negara akibat putranya dikabarkan sakit. Hal itulah, ujarnya, yang membuat akan sulit bagi seseorang untuk memisahkan kepentingan negara dan kepentingan keluarga.
“Karena itu pemerintah juga harus bersifat tidak memihak salah satu pasangan capres, harus memperlakukan semua peserta pemilu dengan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Pengamat Politik Ujang Komarudin juga meragukan netralitas aparat pemerintah nantinya akibat munculnya semacam king maker pada masing-masing pasangan calon presiden. Ujang mengatakan tidak mudah bagi seorang presiden akan sulit Pemilu berjalan secara netral karena sulit untuk dibantah kalau Presiden Jokowi merupakan sosok yang punya kuasa besar untuk menentukan pengganti seorang pemimpin atau king maker.
Ujang mengatakan, Presiden Jokowi merupakan king maker pasangan Prabowo-Gibran.
Lebih jauh Ujang mengatakan bahwa di balik pasangan Capres Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ada sosok Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai king maker. Sedangkan di balik pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md ada mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, katanya. (John Andhi Oktaveri)