PATI,KORANSATU-ID. Berawal dari informasi dan keluhan guru dan Kepsek SD di beberapa Kecamatan yang pernah STR bertugas terkait perilaku dan over jabatan masing masing di Kecamatan Dukuhsekti Margoyoso Wedarijaksa dan terkahir Kecamatan Pati Kota.
Dari penelusuran Team Media dan klarifikasi ke beberapa nara sumber (28/7),banyak kejanganggalan dan prosedur dan over job atas jabatan Koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan yang seharusnya sebagai penghubung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Justru menjadi Dissermaker atau penentu kebijakan.
Modus ini sudah di keluhkan oleh pihak Guru dan Kepsek SD namun peran STR justru terkesan di dukung oleh pimpinan diatasnya.
Namun sikap dan arogan STR malah menjadi jadi saat menjadi korwil bidang pendidikan Kecamatan Pati kota sungguh sangat meresahkan para guru dan Kepsek
Dari agenda dan kinerja STR terkesan menjadi mesin pengeruk pundi pundi dengan berbagai macam pungli dengan bentuk iuran yang dibebankan oleh sekolah atau pribadi guru / Kep Sekolah dilingkungan wilayahnya.
Adapun jabatan empuk selama ini sudah disalahgunakan dengan menekan para bawahan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Berlagak menjadi PENGUASA yg dekat dg Ka Dinas dan Bupati.
Data yang dihimpun oleh awak media dilapangan adanya tarikan iuran dari Kepala sekolah yg mutasi, maupun yg baru dilantik, guru mutasi dari kecamatan lain sebesar 1jt hingga 2 Juta rupiah dengan alasan tasyakuran, SK pensiun jika keluar membayar antara 400 – 500 ribu
Bahkan membuat statement atas nama Dinas Pendidikan yang hanya lisan tanpa surat dan penguat dinas dengan mengatasnamakan Dinas pendidikan.
Dari pengakuan nara sumber kami yang meminta namanya di rahasiakan untuk menjaga interfensi dan tekanan, memberikan contoh pungutan yang media bisa menelusuri terkait kebenaran dan transparansi sebagai contoh donasi PMI dan Infaq dari Baznas, Sertifikasi guru Kabupaten dari jumlah iuran dan sektor ke lembaga asal.
Belum lagi usulan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terkesan dikondisikan bukan sesuai kebutuhan justru sesuai ke inginannya diberikan kepada sekolah yang terkesan pihak Kepseknya bisa diatur dan mau memberikan fee Penunjukan Langsung atas usulannya padahal mekanisme sudah ada kalender Dapodik
Dari hasil investigasi team media ke Lokasi SDN 02 Sidokerto yang mendapatkan proyek DAK yang nominalnya hampir 500jt lebih yang saat ini baru tahap pembangunan sungguh mengundang tanda tanya seakan akan membenarkan keluhan dari para Kepesek dan Guru
Bagaimana tidak banyak sekolah yang membutuhkan rehap bangunan justru bisa terpusat di SDN 02 Sidokerto Kecamatan Pati yang mendapatkan Empat titik proyek sekaligus, Pembangunan Rehab Gedung kelas ruang Guru, ruang perpustakaan dan ruang UKS yang sengaja anggaran dipecah menghindari lelang padahal sumber dananya sama dari DAK
Informasi berikut adalah sebelumnya STR pernah terungkap perbuatan yang sama oknum korwilcam STR dengan menggunakan THL l menarik iuran jabfung setiap orang 400 rb, sdh dilaporkan ke kadisdikbud.
Namun oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten oknum STR disuruh mengembalikan pungutan tsb. Justru berdalih yg memungut adalah thl shg tenaga tersebut justru dituduh dan diinterogasi oleh pejabat di dinas pendidikan kabupaten Pati. Tidak mungkin wiyata mengambil kebijakan seperti itu.
Korwilcam memiliki 2 sepeda motor dinas bekas pemakai adalah sdr Marno Pengawas SD yg purna dan sepeda motor dinas korwilcam, juga laptop bantuan utk kelancaran tugas kedinasan namun jg dibawa pulang utk kepentingan pribadi
Lagi menurut sumber berita oknum inisial STR korwilcam pati dinas pendidikan juga mempunyai rekam jejak yang kurang patut termasuk dugaan adanya penggelapan uang koperasi di kecamatan margoyoso tempat bertugas sebelumnya, juga koperasi Budaya di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sampai sekarang blm terbayar / hutang macet tdk ada itikat baik utk membayar.
Selain itu oknum yang dimaksud juga selama di lingkup dinas pendidikan Kecamatan Dukuhseti juga pernah berkelahi adu fisik dengan rekan sejawatnya.
Oknum STR diduga selalu membuat kegaduhan – kegaduhan, menekan Kpl Sekolah dengan mengatakan bahwa Korwil adalah Kepala dari Kepala Sekolah dan Guru, utk menakut nakuti Guru dan kepsek ( lihat perbup apakah benar? ) . Juga ada kasus diduga merayu salah satu guru wanita wiyata.
Dan oknum STR ini juga sering melakukan usulan menggeser, mengganti yang bukan kewenangannya, sebagai contoh menggantikan guru wiyata yg tergeser P3K di suatu sekolah dg ASN dr luar Kecamatan Pati dg imbalan uang. Juga membawa / memasukkan THL yang diduga meminta jasa menggunakan imbalan uang diluar batas umum, juga usulan mutasi, pengampuan kepala sekolah maupun pengangkatan kepala sekolah. Semua dilakukan ABS dg imbalan uang.
Team media hingga kini belum bisa mengklarifikasi langsung kepihak Disdikbud, baik Kadinas maupun Kabid yang membawahinya karena kesibukannya..( Team media )
