SULTRA, KORANSATU.ID – Pembangunan Gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) setinggi 23 lantai resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama Gubernur Ali Mazi di kawasan Bumi Praja Kantor Gubernur Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
Pembangunan yang menelan anggaran sebesar 400 Milyar bersumber dari APBD Provinsi Sultra menjadi sorotan dari pengamat Ekonomi, Abdul Rahman Farisi.
“Saya mengusulkan agar Pembangunan Kantor baru Gubernur Sultra direvisi hanya menjadi 3 lantai saja, anggarnya yang direncanakan Rp 400 M dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan jembatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi,” ungkap Abdul Rahman Farisi melalui Pesan WhatsAap Selasa (06/09).
Politisi Partai Golkar ini juga menuturkan, keluhan masyarakat soal buruknya kondisi jalan provinsi seharusnya lebih mendapatakan perhatian alokasi angagaran mulai dari Jalan poros Tampo-Wamengkoli, Jalan Poros Konawe-Konawe Utara, Jalan Provinsi yang di Konawe Selatan, Butur. Belum lagi sejumlah infratruktur pertanian seperti bendungan di Pulau Muna dan Buton mendesak untuk dibangun untuk peningkatan produksi pertanian.
Lebih lanjut, Ia menerangkan bila melihat catatan atas sejumlah mega proyek Pak Gubernur Ali Mazi dan Pak Wagub Lukman Abunawas mulai dari Jalan Raya Toronipa senilai Rp 950 M, Pembangunan Perpustakaan Modern senilai Rp 100 M, Pembangunan RS Jantung senilai Rp 728 M tidak terlalu sensitif dengan kepentingan rakyat Sultra secara langsung. Dari sisi analisis penting mendesaknya dari perspektif kepentingan rakyat kalau di ranking nilainya rendah.
“Saya secara terbuka menghimbau kepada Pak Gubernur dan meminta agar para Wakil rakyat di DPRD Provinsi bisa melakukan revisi alokasi anggaran sehingga hanya diperuntukan paling maksimal untuk bangunan tiga lantai saja. Apa yang mau dikerjakan sehingga butuh kantor super luas? Gedung Nusantara 1 DPR RI dengan yang menjadi ruangan kerja 575 Anggota DPR RI itu bangunan 23 lantai, masa sama dengan kantor Gubernur Sultra. Apalagi saat ini pasca kenaikan BBM, rakyat membutuhkan banyak program jaring pengaman yang dialokasi dalam bentuk bansos oleh setiap level pemerintah,” ujar ARF sapaan akrabnya.
“Pak Gubernur Alimazi dan Pak Wakil Gubernur Lukman Abunawas pada sisa masa jabatanya hanya setahun lagi jadi untuk apa bangun kantor baru? Lebih baik fokus pada realisasi janji kampanye, merealisasikan pilar-pilar garbarata. Sekarang untuk setiap pilar tersbut berapa alokasi APBD nya? Jangan sampai hanya buat pilar tanpa dukungan alokasi anggaran itu sama saja mengajak rakyat bermimpi,” harap ARF.
” Masih banyak yang harus dibenahi, terutama jalan propinsi yang menghubungkan Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah menuju Kota Bau-Bau. Ini lebih prioritas dibanding pembangunan kantor gubernur yang baru, tutup ARF. (Hajarul Aswat).