JAKARTA, KORANSATU.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk terus menjaga semangat pembangunan dan persatuan dengan menghindari politik identitas dan keterbelahan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.
Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, hingga kini belum ada indikasi yang akan memecah persatuan bangsa. Namun demikian, dia mengatakan residu dari keterbelehan dukungan politik pada Pemilu 2019 masih tersisa sehingga berpotensi kembali menghidupkan politik identitas.
Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerjasama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Gedung MPR, Rabu (15/3/2023).
“Sesunguhnya ada keterbelahan pilihan pada masa lalu yang harus dicegah dan diantisipasi. Tak boleh lagi ada politik identitas dengan memamfaatkan agama,” ujarnya didampingi oleh Ketua ABPEDNAS, Indra Utama serta sejumlah anggotanya.
Dalam paparannya di depan ABPEDNAS, Bamsoet menayangkan video berbagai tindak kekerasan atas nama agama di sejumlah negara lain. Kekerasan itu sudah berlangsung lama dan sulit dihindari meski semua agama mengajarkan tentang cinta dan perdamaian.
“Kita ini negara demokrasi dan pesta demokrasi harus tertib dan aman tanpa residu politik berkepanjangan. Keterbelehan dukungan politk yang tajam pada Pilpres yang lalu tak boleh terulang kembali,” ujarnya dalam acara tersebut.
Sebelumnya Bamsoet mengatakan bahwa BPD dan pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa, merupakan mitra kritis dan strategis yang harus saling melengkapi dalam melaksanakan pembangunan di desa.
“BPD merupakan lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan kesejahteraan warga desa, hingga mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, katanya.
Sementara itu, Indra Utama mengatakan hingga kini belum terlihat adanya tanda-tanda perpecahan politik di desa. Dia menegaskan pihaknaya akan terus menggelorakan semangat membangun desa dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan.
Akan tetapi dia mengingatkan, kendati belum ada potensi gangguan menjelang Pemilu 2024, namun ada kekhawatiran akan maraknya peredaran narkoba.
Terkait hal itu, pihaknya siap untuk mengantisipasi potensi ancaman keamaman menjelang Pemilu 2024 dan peredaran obat terlarang tersebut. (John A Oktaveri)