DEPOK, KORANSATU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan hasil reses masa sidang pertama tahun 2022 pada rapat paripurna secara virtual, Jumat (11/2/2022), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.
Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses. Antara lain, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Fraksi Golkar dalam laporan hasil reses terhadap Raperda Kota Depok tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan
Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang ke Pertama Tahun Sidang 2022 menyatakan.
Kami Fraksi Partai Golkar telah menghimpun semua hasil Reses Anggota kami secara umum perdapil,
yaitu :
A. Bidang Pembangunan :
Usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing Dapil masih menjadi atensi atau
permintaan utama oleh warga masyarakat baik Drainase, Betonisasi, Pengaspalan serta Paving block
yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya serta Urgensi
Pelebaran Jl. Raya Muchtar Sawangan agar bisa mengurai kemacetan yang semakin parah agar
Pemerintah Kota bisa segera ajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan tersebut. Pembangunan
Puskesmas dan Posyandu juga menjadi permintaan yang urgent bagi warga masyarakat yang memang
sampai dengan saat ini belum terealisasikan keberadaannya serta pembangunan Sekolah Negeri baik,
sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas masih diharapkan oleh warga masyarakat
dimana lokasi tersebut belum ada ataupun jauh dari sekolah negeri yang telah ada. Harapan dan
permintaan kami agar Pemerintah Kota bisa dengan segera merealisasikan pembangunanpembangunan Sekolah Negeri yang memang sudah ada program pembangunannya di tahun ini maupun
di tahun 2023 nanti.
B. Bidang Pemerintahan :
Permasalahan legalitas status tanah di wilayah Blok Singkuk Kel. Meruyung menjadi PR besar bagi
semua stackholder di kota depok ini karena menjadi penghambat laju pembangunan di wilayah tersebut,
baik untuk fasos dan fasum maupun bidang Kesehatan serta Pendidikan juga kegiatan sosial
kemasyarakatan lainnya yang sampai dengan saat ini tak kunjung mendapat jalan keluar yang terbaik
bagi warga masyarakat sekitar wilayah tersebut. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hal ini dalam
penyampaian hasil Reses Anggota DPRD Kota Depok dapat menjadi masukan dan saran agar Pemerintah
Kota bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bermusyawarah agar bisa terselesaikan secara arif
dan bijaksana. Apakah Pemerintah ada kebijakan untuk memfasilitasi Fasos dan Fasum masyarakat di
wilayah perkampungan ?
C. Bidang Kesehatan :
1. Peningkatan pelayanan bagi Pasien peserta BPJS/KIS warga kurang mampu agar lebih maksimal dari
pihak rumah sakit, baik negeri maupun swasta karena masih banyak keluhan dari warga masyarakat.
2. Pembuatan bak-bak sampah dilingkungan masyarakat baik itu daerah perumahan maupun
perkampungan agar sampah-sampah yang tidak tertampung atau dibuang sembarangan bisa ditaruh
pada tempatnya dan masyarakat terhindar dari penyakit ISPA, DBD serta Covid-19 dan pembiasaan
PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta jumantik secara berkala.
3. Perkembangan Gizi dan Kesehatan Anak, Balita dan Bayi serta pencegahan Stunting di masa pandemi
ini diharapkan bisa lebih dimaksimal lagi agar bisa terlepas dari kejadian yang tidak kita inginkan
terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa ini dikemudian hari.
D. Bidang Perekonomian :
1. Program Bantuan Permodalan bagi usaha industri UMKM yang saat ini telah berkembang cukup
pesat di Kota Depok diharapkan benar-benar tersalurkan secara merata agar bisa bersaing didunia
usaha terutama produk-produk lokal melalui dinas terkait juga Pemerintah Kota.
2. Perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang mempunyai
sentral-sentral usaha UMKM yang dapat menambah pendapatan asli daerah kota depok
3. Peningkatan Daerah Destinasi Pariwisata kota depok agar bisa lebih dikembangkan lagi ke wilayahwilayah yang mempunyai potensi serta cagar budaya pra sejarah yang belum terekspose
keberadaannya.
4. Pengadaan Iahan bercocok tanam serta Iahan pemberdayaan budidaya ikan hias bisa tersedia agar
taraf perekonomian di bidang ini bisa menjadi sektor yang lebih menguntungkan lagi dan
berkembang.
E. Bidang Pendidikan :
1. Keberadaan sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA di beberapa lokasi yang memang saat ini
membutuhkan keberadaan sekolah negeri tersebut agar tidak terjadi kelebihan kouta siswa
disekolah negeri yang sudah ada.
2. Peran Pemerintah terutama Dinas terkait dalam peningkatan pendidikan anak-anak di kota depok,
baik swasta, negeri dan pondok pesantren sangat diperlukan terutama bagi anak-anak yang putus
sekolah di masa pandemi karena keterbatasan biaya kuota sekolah online maupun pengaruh
lingkungan sekitar sehingga keengganan anak untuk sekolah secara daring maupun luring.
F. Bidang Kesejahteraan :
1. Program RTLH masih menjadi permintaan yang sangat diharapkan bisa terus berkelanjutan karena
sangat membantu warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena keterbatasan biaya
perbaikan rumah warga yang dibawah garis kemiskinan serta ketimpangan pendapatan ekonomi.
2. Terkait penyaluran KDS (Kartu Depok Sejahtera) banyak menimbulkan pertanyaan besar warga
masyarakat saat ini. Pemerintah Kota harus transparan dalam hal Kriteria warga masyarakat atau
Keluarga yang mendapat Program KDS ? Berapa target KDS di masing-masing :
– Kecamatan Sukmajaya,
– Kecamatan Pancoranmas,
– Kecamatan Beji, Cinere dan Limo,
– Kecamatan Tapos dan Cilodong serta,
– Kecamatan Cipayung, Sawangan dan Bojongsari ?
3. Program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota agar tepat sasaran dan jelas serta bisa
dirasakan oleh semua lapisan warga masyarakat Kota Depok agar taraf kesejahteraan mereka dapat
meningkat lebih baik lagi di masa Pandemi ini.(pri)