JAKARTA, KORANSATU.ID– Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 memimpin Sidang Paripurna terakhir perhelatan sidang umum forum parlemen negara-negara ASEAN itu. Agenda sidang yaitu mengesahkan resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara.
Sidang Paripurna Kedua merupakan rangkaian Sidang Umum AIPA Ke 44 yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, sejak tanggal 5 Agustus lalu. Sidang Umum AIPA merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA tahun ini.
“Berdasarkan Order of Business, Sidang Paripurna Kedua dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA kali ini memiliki 3 agenda utama,” kata Puan saat membuka sidang paripurna AIPA di lokasi acara, Rabu (9/8/2023).
Agenda tersebut adalah Presentasi dan Adopsi Laporan Komisi-Komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang Umum AIPA ke-45 dan penandatanganan Komunike Bersama (Joint Communique).
Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama Sidang Umum AIPA ke-44 berlangsung. Pertama adalah laporan dari Ketua Pertemuan Anggota Parlemen Wanita AIPA (WAIPA), Irine Yusiana Roba Putri.
Dalam laporannya, Irine menyebut WAIPA menghasilkan 3 resolusi pada Sidang WAIPA kali ini. Salah satunya merupakan usul dari Indonesia yaitu ‘Enhancing Asean Resilience Through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments’ atau ‘Meningkatkan Ketahanan Asean Melalui Kepemimpinan Perempuan dan Parlemen yang Responsif terhadap Gender.
Usai laporan dari Irine, Puan meminta tanggapan dari anggota parlemen AIPA. Karena tidak ada masukan dan tanggapan, Puan lalu mengetuk palu tanda Resolusi dari WAIPA bisa disahkan dan menjadi point resolusi dalam Sidang Umum AIPA ke-44 di Indonesia.
Setelahnya, mantan Menko PMK tersebut meminta Ketua Pertemuan Parlemen Muda AIPA atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Dyah Roro Esti Widya Putri untuk memberikan laporannya. Adapun komisi anggota parlemen muda AIPA itu menghasilkan dua resolusi.
Salah satu resolusi dari YPA juga usul dari Indonesia yakni soal ‘Advancing Youth Engagement for Inclusive Development, Economic Transformation, and Democratic Participation’ atau Memajukan Keterlibatan Pemuda untuk Pembangunan Inklusif, Transformasi Ekonomi, dan Partisipasi Demokrasi.
Komisi urusan politik menghasilkan 6 resolusi, dua di antaranya usul Indonesia yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama dan resolusi kerja sama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar.
Selain itu, Fadli Zon juga menyatakan, komisi urusan politik menyepakati pembentukan komite Ad Hoc dalam upaya membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. Dua resolusi dari komisi urusan politik pun juga disetujui anggota parlemen AIPA.
“Any Comment? Is it agree?” tanya Puan selaras mengetuk palu tanda persetujuan dari seluruh anggota AIPA.
“Mari kita lanjutkan ke laporan berikutnya. Perkenankan saya mengundang Bapak Sukamta, Ketua Komisi Urusan Sosial, untuk mempresentasikan laporannya,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Dalam persentasinya, Sukamta menyampaikan Komisi urusan sosial mengusulkan 3 resolusi, dua di antaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs (pekerjaan yang ramah lingkungan) dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau.
Satu resolusi lainnya adalah usulan Malaysia yakni dalam hal mengatasi tantangan ketenagakerjaan terkait pengangguran yang dihadapi oleh generasi muda dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.
“Selanjutnya Komisi Urusan Organisasi akan mempresentasikan Laporan Komisi Urusan Organisasi, saya mengundang Bapak Putu Supadma Rudana, Ketua Komisi Urusan Organisasi, untuk menyampaikan laporannya,” ucap Puan yang diikuti dengan perwakilan Komisi Urusan Organisasi naik ke atas mimbar.
Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh Anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu anthem AIPA. Semua resolusi dari komisi organisasi mendapat persetujuan.
Usai laporan mengenai hasil rapat komisi-komisi di AIPA, sidang paripurna forum parlemen ASEAN itu dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan Joint Communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir.
Acara lalu dilanjutkan dengan penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia ke Laos. Sidang Umum AIPA ke-45 pun akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024 di Laos menyusul presidensi negara tersebut di AIPA tahun depan.
“Saya selaku Presiden AIPA ke-44 menyerahkan palu sidang kepada Laos sebagai tanda Presidensi Laos untuk sidang AIPA berikutnya,” terang Puan.
“Saya juga mengapresiasi komitmen seluruh delegasi dalam mengedepankan semangat ASEAN Unity untuk menyikapi segala perbedaan yang muncul dalam setiap diskusi dalam Sidang Umum AIPA ke-44 ini,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Parlemen Laos, Xaysomphone Phomvihane mengatakan, parlemen Laos siap menyelenggarakan AIPA ke-45 dengan belajar dari kesuksesan Parlemen Indonesia.
“Indonesia sebagai tuan rumah telah menyelenggarakan sidang aipa ke-44 dgn sangat sukses dan laos siap melanjutkan keberhasilan ini dalam sidang aipa ke-45 tahun 2024 nanti,” kata Ketua Parlemen Laos usai mendapat menerima estafet presidensi AIPA dari Puan.
Seperti diketahui, DPR RI menjadi tuan rumah menyusul presidensi DPR RI sebagai Ketua AIPA tahun 2023. Presidensi DPR ini sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. (Ghifary)
