KAMPAR, KORANSATU.ID – Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus Dampingi Menteri Pertanian RI Prof Syahrul Yasin Limpo, yang diwakili oleh Direktur Jendral Perkebunan Andri Nur Alamsyah. Tanam Perdana PSR
Di Areal Perkebunan PT. Buana Wiralestari Mas. Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Senin (18/9/2023)
Setelah lakukan Kik Of Tanam Perdana Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Jalur Kemitraan GAPKI, Pj Bupati Kampar Mhd Firdaus menyampaikan, bahwa Kampar memiliki perkebunan sawit yang terluas di Provinsi Riau dan terdapat sebanyak 40 lebih Pabrik Kelapa Sawit,”katanya
Pada saat ini memiliki luas 1,2 juta Hektar dengan penduduk 850 ribu jiwa, selain itu kampar juga memliki sebanyak 21 Kecamatan, 242 Desa, 8 Kelurahan dan 9 Desa Persiapan,”imbuhnya
Kabupaten Kampar juga miliki kebun kepala sawit yang luar biasa, dan banyaknya berdiri perusahaan. Maka, Pj Bupati Firdaus mengingatkan kepada setiap perusahaan terkait perpanjangan HGU untuk sebelumnya menyalurkan kewajiban perusahan 20% yang menjadi hak masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bantuan lainnya,”terangnya
Bupati Firdaus juga menghimbau, apabila terjadi permasalahan dengan peusahaan, Pemkab kampar akan berusaha terlebih dahulu untuk memfasilitasinya, apabila ini tidak juga terselesaikan dan belum dapat solusi, tentunya kita akan sampaikan hal ini ke pusat yang akan meyelesaikannya,”sebutnya
Terkait Stunting juga, Firdaus minta kepada semua perusahaan termasuk GAPKI sendiri untuk melakukan pola asuh atau bapak angkat dalam penanganan penurunan angka stunting. hal Ini juga merupakan program nasional dengan menargetkan angka dibawah 14,5% pada tahun 2024.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan RI Andri Nur Alamsyah, mewakili Menteri Pertanian RI Prof Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, agar kedepan pertimbangkan perkebunan dengan rakyat harus dikurangi dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit
Kementrian terkait dengan dana BPDPKS melalui program PSR mitra GAPKI sendiri akan terus beruapaya membantu petani sawit.
Bagi lahan masyarakat yang sudah mendapat rekom PSR, maka secara omtomatis akan mendapatkan dana sarana dan prasarana (Sapras).
Dirut BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Adbulramham, beliau menambahkan bahwa Dana program sarana dan prasarana (Sarpras) yang disediakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat dipergunakan kelembagaan perkebunan untuk mendorong perbaikan sarpras kelapa sawit.
Sedangkan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Edi Martono juga hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa PSR merupakan Binaan GAPKI untuk meningkatkan produktivitas kebur sawit masyarakat yang lebih berkualitas.
Dimana PSR sendiri merupakan program dukungan melalui pola kemitraan strategis dengan GAPKI melalui BPDPKS, dalam program ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan lebih kurang Rp 30 juta/ hektar.(js)