JAKARTA, Koransatu.id – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama berharap Kawasan Wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, sebaiknya melibatkan masyarakat lokal.
“Jangan sampai pembangunan kawasan wisata ini malah hanya menjadikan masyarakat setempat sebagai penonton atau tidak mendapat apa-apa. Padahal Ini kampung mereka, nenek moyang mereka ada disini. Oleh karena itu saya berharap ke depan dalam pengelolaan kawasan ini juga memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal,” pinta Suryadi usai meninjau Proyek Pembangunan Kawasan Mandalika, NTB, Rabu (4/12/2019).
BPolitisi asal daerah pemilihan NTB II ini menambahkan, pelibatan masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan. Sehingga mereka sudah tahu apa yang harus dilakuksn ketika mereka harus berhadapan dengan turis atau wisatawan. Hal tersebut sudah mulai dirintis oleh Pemprov (Pemerintah provinsi) NTB dengan Pemerintah Pusat lewat pembangunan sekolah pariwisata.
“Cara lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kawasan wisata baru tersebut, dengan memberikan ruang atau area khusus bagi masyarakat lokal menjual kerajinan tangan dan produk-produk lokal. Sehingga mereka tidak kehilangan mata pencahariannya, serta tidak merasa tersisih dari sebuah pembangunan,” pungkas politisi dari fraksi PKS ini.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati mengapresiasi progress pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun demikian ada tetap ada catatan yang masih harus diperbaiki atau ditinjau ulang.
“Kami melihat bagaimana pemerintah pusat dan ITDC (Indonesia Tourism Development Coorperation) membangun kawasan wisata baru, Mandalika, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur untuk mendukung kawasan tersebut. Salah satunya pembangunan jalan (infrastruktur) dari bandara Lombok Praya hingga kawasan Mandalika sepanjang 17,3 KM,” papar Nurhayati saat meninjau kawasan Mandalika, NTB, Rabu (4/12/2019).
Disamping itu juga, dibangun
arena sirkuit yang akan digunakan ajang Motor GP tahun 2021 mendatang. Kami lihat semuanya berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasinya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, menurut politisi dari fraksi PPP ini, kebutuhan air bersih juga jadi satu hal yang cukup penting bagi sebuah kawasan wisata. Hal tersebut juga telah diantisipasi oleh ITDC dengan menggunakan teknologi desalinasi. Pembangunan embung-embung juga cukup membantu penyediaan air bersih.
“Tidak kurang tiga ribu liter air sudah tersedia di kawasan tersebut untuk saat ini. Begitupun dengan kebutuhan listrik untuk kawasan ini yang menurut penjelasan pihak ITDC cukup aman,” tukasnya.
Meski demikian, lanjut Nurhayati, masih ada hal yang harus diperhatikan, bahkan ditinjau ulang, seperti fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang tetap harus disediakan oleh pengembang (ITDC) untuk kenyamanan wisatawan. Salah satunya, tambah dia, adalah fasilitas toilet umum. Ia mendapati toilet yang cukup bersih di kawasan Mandalika. Namun sayangnya, kata dia, untuk menggunakan toilet tersebut pengunjung atau wisatawan harus membayar lima ribu rupiah per orang untuk sekali masuk. Padahal, toilet itu termasuk fasilitas umum standar yang harus disediakan oleh pengembang.
“Mungkin kalau shower (kamar mandi) dan locker tidak masalah berbayar. Tapi kalau toilet dikenakan tarif sekali masuk lima ribu rupiah per orang, bagaimana kalau orang itu lebih dari tiga kali masuk toilet ? tentu akan memberatkan pengunjung. Padahal toilet itu merupakan fasilitas umum standard yang harus disediakan oleh pengembang. Untuk itu kami minta agar pengembang meninjau ulang kebijakan toilet berbayar tersebut,” pungkasnya. (Red/Ayu)