SIDOARJO, KORANSATU.ID – Pemerintah terus lakukan validasi data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Saat ini menurut Bupati Sidoarjo data yang ada masih rancuh. Tidak hanya di Kabupaten Sidoarjo, namun terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor berharap kerancuan data di Sidoarjo dapat diperbaiki. ia ingat Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data di Indonesia. Hal itu disampaikan saat pembukaan pelatihan petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel Aston Sidoarjo, Senin (3/9).
Harapannya Perpres tersebut dapat diwujudkan Kabupaten Sidoarjo, data merupakan suatu peta. Pembangunan akan berjalan baik bila dimulai dari data yang valid.
“Cara terbaik untuk sampai pada tujuan, yang pertama peta nya harus jelas, ini tikungannya sebelah mana, tanjakannya sebelah mana, turunannya sebelah mana dan belok kanan kirinya sebelah mana, itu butuh peta. Peta itu ya data, “ujarnya.
“Data ini penting sebagai acuan setiap program pemerintah, apapun levelnya kita pastikan kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga data yang kita peroleh nantinya dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya.
ditempat yang sama kepala BPS Kabupaten Sidoarjo Indriya Purwaningsih mengatakan kegiatan pendataan awal Regsosek merupakan amanat Inpres nomor 4 tahun 2022. Isi Inpres tersebut salah satunya menyebutkan bahwa tahun 2024 nanti diharapkan kemiskinan ekstrem di tanah air nol.
Masih banyak data perlindungan sosial yang tersebar diberbagai lembaga, hal itu membuat data ganda atau duplikasi. Oleh karenanya kegiatan Regsosek penting dilakukan untuk mencegah duplikasi data. Pasalnya duplikasi data dapat membuat kerugian negara.
“Dengan Regsosek ini salah satunya untuk menghindari duplikasi data,” imbuhnya. (Andik)