MUKOMUKO, KORANSATU.ID – Ratusan Tenaga Medis RSUD Serbu Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Mukomuko di Halaman DPRD, Senin (20/12/2021)
Dalam tuntutan para TKS tersebut yang di sampaikan Oleh 3 komite, yaitu komite kesehatan, komite para medis, dan komite perawatan. Dalam tuntutan tersebut yang di sampaikan oleh Eirdy Herlindo berharap untuk tahun 2022 jasa piket tidak di hilangkan, karena dari jasa piket tersebutlah para tks tersebut untuk makan maupun uang minyak perjalanan kerja,
Herlindo juga menjelaskan jasa piket tersebut ada malam juga ada pagi, karena jasa honor setiap bulanya tidak begitu rutin mendapatkan justru dari jasa piket itulah yang sering kami terima, maka apa bila jasa piket tersebut, tidak kami terima lagi bagai mana nasib kami para tks ini,” tuntutnya.
Tidak menunggu lama, para pendemo langsung di tanggapi Ketua Lembaga DPRD Mukomuko Ali Syaftaini, bukan kami tidak menganggarkan jasa uang piket tersebut , karena tidak melalui dana APBD, makanya kita buka ruang diskusi, tetapi idak di sebut oleh Dirut rumah sakit, sehingga tidak terselesaikan baru mencuat menyuruh para tks ke kantor dewan semua jangan lempar bola panas kesini,” pungkasnya.
Lanjut Ali, intinya kami bukanya tidak sepakat jasa piket dan jasa medis , bukanya tidak di anggarkan bukan tetap di anggarkan , dari mana tersebut, dari dana belut, dana belut dari mana dari dana 28 milyar di sana, pada awalnya 30 milyar masih kurang kita tambah 1,8 milyar, tetapi bukan untuk bayar pelayanan medis atau jasa piket ,”Dan kami berharap uang yang di anggarkan itu di alihkan ke jasa piket, dan untuk jasa piket itu di anggarkan dari dana belut bukan dari dana APBD, “pungkas Ali.
Lanjut Ali dalam jasa belanja 28 milyar tersebut belum ada jasa piket, yang pertama Raperda APBD pendapatan RSUD 30 milyar , kenapa di kurang jadi 28 milyar berarti ada asumsi lain sebelumnya maka kami ada pembahasan yang lain, kalau 30 milyar itu ada dewan pengawasan, tetapi kalau 28 milyar boleh pengawasan prediksi tahun 2022 pendapatan RSUD ada 30 milyar tapi tidak mau di tampilkan, kenapa tidak mau di tampilkan supaya menghindar dari dewan pengawasan, “pungkasnya.
Maka oleh itu kita akan anggarkan yang lain listrik 1,8 milyar kita anggarkan tapi jasa listrik pindahkan ke banggar tapi Dirut RSUD tidak respek soal ini ujar,” Ali.
” Baru ada masalah ramai-ramai datang kesini, masalah ini masih bisa atau tidak nantinya kita tunggu karena APBD kita masih di evaluasi Gubernur belum keluar , kalau tidak nanti paling di pergeseran ,” tutup Ali. (RN)