TASIKMALAYA, KORANSATU.ID — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) melantik Ketua dan mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI Tasik Raya Periode 2020-2025 di Hotel Harmoni, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2020).
Pelantikan dan Pengukuhan dilakukan Presiden KAI Adv. Erman Umar, SH, yang juga dihadiri beberapa pengurus Pusat, diantaranya Vice Presiden Adv Aprillia Supaliyanto, Drs. Ahmad Yani Hasyim, S, Bendahara Umum Adv Ramayani Darwis, Wakil Sekretaris Jenderal Adv Arman Suparman, Adv Lina Julianty, S.H., dan Jajaran Pengurus DPP KAI lainnya.
Ketua DPC KAI Tasik Raya terpilih Adv. Aas Muhammad Ikhlas S.H., mengatakan, pelantikan dan pengukuhan ini juga setelah melewati proses pembentukan secara musyawarah, pengurus cabang sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan konstitusi organisasi KAI.
“Alhamdulillah hari ini DPC KAI Tasik Raya dan DPC KAI Kota Banjar resmi dikukukuhkan kepengurusannya. Kita harus merawat dan menjaga tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan dari segala hal yang mengotori, memusnahkan serta meruntuhkannya,” katanya.
Sebagai pengurus di organisasi, kita harus kokoh, bersatu dan tegak berdiri melalui wadah ini dalam menyuarakan panji-panji kebenaran, serta keadilan dalam menegakan hukum,” tambahnya.
Ia mengakui ini merupakan amanah dalam menjalankan roda organisasi sebagai Ketua DPC KAI Tasik Raya, hal ini dilatar belakangi dengan adanya harapan, keyakinan untuk berkhidmat dan berkiprah di KAI.
“Saya dan rekan-rekan pengurus menjadi bagian dari Advokat itu, dan saya sendiri harus menjadi bagian daripada penegak hukum, yang harus tegak berdiri diatas jalan kebenaran,” ungkapnya.
Sementara Presiden KAI Erman Umar SH, berharap Pengurus DPC KAI Tasik Raya dan DPC KAI Kota Banjar, kedepannya bisa membantu dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Para pengurus DPC KAI Tasik Raya dan DPC KAI Kota Banjar yang baru saja di lantik, kta berharap kedepannya peka dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perannya jelas sesuai tugas pokok dan misinya,” tambah Erman. (Arm)
