BREBES, KORANSATU.ID – PJ Bupati Brebes Urip Sihabudin didampingi Kepala DP3KB menggelar audiensi dengan kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, bahas penurunan angka Stunting, di ruang rapat Bupati Brebes, pada Kamis (22/02/2023).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, drg. Widwiono, dalam kesempatan itu menyampaikan arahan petunjuk Presiden, yang gampang dan murah untuk menurunkan anak stunting adalah memberikan telur pada anak.
“Pemberian telur untuk anak dibawah 2 tahun dan di atas 6 bulan minimal 1 butir telor PMT sedangkan 5 tahun minimal 2 butir telor untuk daerah pantai dikasih ikan. Insya Allah bisa 50-60 persen tertangani,” ujarnya.
Dikatakan Widwiono, presiden melarang memberikan biskuit, karena biskuit untuk tenaga berupa karbohidrat dan untuk penggemukan, sedang tinggi ada keterkaitannya dengan otak itu adalah protein hewani untuk kebutuhan tubuh balita.
“Sasarannya beda, protein hewani sasarannya otak yang karbohidrat untuk penggemukan,” tandasnya.
“Dana di Kesehatan paling besar setelah dinas sosial, disitu ada dana PMT yang tahun kemaren dalam bentuk biskuit, sekarang tidak boleh biskuit. Dana PMT digunakan untuk posyandu kalau bisa yang diprioritaskan bagi balita baduta, yang stunting dulu karena anggarannya untuk kebutuhan posyandu cukup, Insya Allah kalau ini dilakukan secara benar stunting bisa diturunkan,” sambungnya.
Widwiono menambahkan, sekarang ini bulan penimbangan, menurutnya semua pihak terkait bisa mendapatkan data pada bulan ini.
Intervensi stunting itu efektif 6 bulan pemeriksaan dan pengukuran penimbangan SSGI, bulan Agustus pas 6 bulan.
“Data balita baduta stunting itu yang punya Dinas Kesehatan, dari Dinkes datanya ada dana PMT ada, kalau di Dinkes tidak ada kata Stunting, adanya pendek dan sangat pendek kalau BKKBN stunting,” jelasnya.
Sasaran stunting, kata Widwiono, disamping balita baduta adalah ibu hamil datanya dari Dinkes data lingkar lengan atas kurang 23,5 dan HB-nya kurang dari 12.
“Kalau kita mencegah dari ibu hamil angkanya bisa sampai 30 persen.
Jadi kalau ibu hamil dicegah, calon pengantin dicegah. Insya Allah 60 persen stunting bisa turun. Tablet tambah darah untuk pembentukan janin juga ada kaitannya dengan stunting,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN dokter kandungan mengatakan, KB paling baik adalah menjaga atau mejarangkan kehamilan.
“Kita punya program namanya KB paska persalinan, 33.000 ibu hamil di Jateng. Kemudian melahirkan bayi habis lahir dikasih KB-nya implan, minimal selama 3 tahun tidak hamil ini bisa mencegah stunting 1 tahun.
Dijelaskan Kepala BKKBN, pihaknya sudah menganggarkan untuk 33.000 bayi dalam kandungan susunya bagi ibu mengandung biayanya telah disiapkan.
“Kami siapkan dari DAK. Insya Allah bayi yang dikandungnya potensi stuntingnya bisa berkurang 80 persen. Ini merupakan perintah dari Walikota sampai ke Kepala Dinas, Camat, Lurah dan Kader, instruksinya sama pada PMT, telor dan ikan walaupun ada fariasinya tapi tiap hari ada telor dan ikan,” ungkap Widwiono.
Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Brebes mengatakan, yang pertama harus lakukan menyelesaikan data, dari mulai hasil penimbangan bulan Agustus 2022 lalu.
“Bulan 8 tahun 2022 sudah dilakukan menimbang dan bulan ini belum selesai, perkiraan selesai awal Maret dan nanti kami investigasi data itu lagi yang belum kita akan mengadakan sweeping ke rumah-rumah,” terang Urip.
Masih hal yang sama, dikatakan Urip, pihaknya memberi waktu kepada Dinkes Kab Brebes, diharapkan penimbangan awal Minggu depan selesai.
“Pertama untuk penimbangan yang awal ini saya beri waktu Minggu depan, dan swiping Minggu berikutnya,” tegasnya.
Karena sudah mulai bergerak, kata Urip, berdasarkan penimbangan bulan Agustus 2022 pihaknya sudah memiliki datanya.
“Kita sudah menimbang 111.783 bayi balita dari 111.783 balita itu sudah kami temukan ada 10 persen lebih potensi beresiko stunting, dari 111,783 ada 3224 baduta,” ungkapnya.
Menurutnya, sudah menghitung kebutuhan PMT berapa tablet tambah darah sudah inventarisir anggaran-anggaran yang di OPD baik dari APBD murni maupun DAK, dan dari sekian banyak dana yang dibutuhkan itu nyatanya memang pihaknya masih banyak membutuhkan untuk PMT dan sebagainya.
“Kami akan menyurati ke Kementrian dan ke Kepala (BKKBN). Untuk menunjukan bahwa kami tidak mampu, karena total dari anggaran yang dibutuhkan setelah dihitung mencapai di angka 97 milyar,” terang Urip. (Rusmono)