Kab. Bogor, koransatu.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pada tahun 2019 berhasil memperoleh apresiasi tertinggi dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan secara memadai yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018. Pencapaian ini bukan hal yang pertama, namun sudah keempat kalinya yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil dari kerjasama, kerja keras secara berkesinambungan dan terintegrasi, serta adanya komitmen dari Pimpinan Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bogor. Dan akan menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor jika dapat mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun-tahun yang akan datang.
Untuk itu, BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, berupaya untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan merancang kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat tercapai konsistensi opini WTP pada tahun-tahun yang akan datang, dengan memperkuat proses penyusunan anggaran dengan menekankan pada transparansi, efisien, dan efektif.
Salah satu upaya yang dilakukan BPKAD yaitu dengan melaksanakan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, yaitu mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020 yang diharapkan menjadi pedoman dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran 2020.
Dalam sosialisasi dengan narasumber Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementrian dalam Negeri serta Kepala Satgas Koordinator Sub Pencegahan Wilayah IV, KPK menekankan adanya keterpaduan dan sinkronisasi visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor serta upaya mewujudkan visi terwujudnya Kabupaten Bogor, Termaju, Nyaman dan berkeadaban dengan mendorong optimalisasi pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 serta memperhatikan titik rawan korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Bogor dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat.
Dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor serta pencapaian target dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD, maka dilakukan Verifikasi Program dan Kegiatan pada RKA-SKPD Tahun 2020. Tahapan verifikasi ini dilaksanakan pada tanggal 23-27 September 2018 yang melibatkan semua unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, serta Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.
Adanya kegiatan ini, diharapkan agar kegiatan di Perangkat Daerah lebih efektif dan efisien dalam upaya pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terwujud Pemerintah Kabupaten Bogor mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, yaitu menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, BUMD harus dikelola melalui tata kelola perusahaan yang baik yaitu memiliki sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. BPKAD selaku koordinator dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bogor, memberikan perhatian juga terhadap keberadaan BUMD dengan mengadakan acara Kegiatan Sosialisasi tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan BUMD menjadi lebih transparan dan akuntabel menuju Good Coorporate Governance dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengelolaan BUMD, Kepala BUMD, Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan, serta unsur TAPD.
Adapun narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut yaitu Direktur BUMD dan BLUD pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri serta Ketua Tim Penasehat Investasi Daerah Kabupaten Bogor.
Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksankan BPKAD ini, diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap konsisten menyandang predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan “Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”. (pri)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
