INDRAMAYU, KORANSATU.ID – Masa reses, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja melihat pelaksanaan pembangunan embarkasi haji terbesar se-Indonesia di Kabupaten Indramayu, Senin (14/12/2020).
Pembangunan embarkasi haji rencananya dikerjakan secara bertahap dan tahun 2021 selesai serta bisa digunakan untuk pemberangkatan haji melalui Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Wakil Ketua Komisi VIII, B Ace Hasan Syadzily dan rombongan dalam kunjungannya untuk memastikan secara langsung pelaksanaan pembangunan embarkasi haji.
” Selain kunker, kami juga menggali berbagai permaslaahan yang ada di Kabupaten Indramayu terkait penanganan Covid-19, bencana banjir/rob, dan penanganan masalah sosial lainnya,” kata Ace Hasan.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda II) Maman Kostaman menjelaskan keberadaan embarkasi haji ini merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali roda perekonomian di jalur pantura Indramayu yang sempat terpuruk karena beroperasinya Tol Cipali.
Maman menambahkan, saat ini pembangunan embarkasi haji dibangun diatas tanah hibah Pemkab Indramayu kepada Kementerian Agama seluas 8 hektar. Dan pada tahun 2021 mendatang akan kembali dihibahkan tanah seluas 5 hektar sebagai penunjang kelengkapan sarana embarkasi haji Indramayu.
” Total luas lahan ini mencapai 13 Ha dan bisa menjadi embarkasi haji terbesar di Indonesia setelah Makasar. Jika luasnya 13 hektar maka jalan baru dan jalan lama Lohbener bisa tembus,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Adib mengatakan, pada tahun 2020 ini pembangunan embarkasi haji menelan anggaran 75 M. Dan tengah dibangun 3 unit gedung yaitu asrama, gedung pertemuan, dan gudang. Tahun 2021 mendatang dianggarkan 51 M untuk pembangunan lanjutan sarana dan prasarana lainnya.
“Kita targetkan tahun 2024 mendatang semuanya sudah beres, dan pada tahun 2021 mendatang secara bertahap bisa digunakan untuk pemberangkatan haji,” kata Adib.
Disamping itu, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan langsung dari DPR RI, Kementerian Sosial, dan BNPB bagi warga yang terdampak bencana banjir rob dan diserahkan secara simbois kepada Pemkab. Indramayu. (Resman)