PANGKALPINANG, KORANSATU.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang sejumlah mitra terkait dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021. Rapat koordinasi tersebut digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Babel, Selasa (12/04/2022).
“Kami hari ini membahas LKPJ Gubernur Tahun 2021 itu dengan Dinas Sosial dan Permberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bangka belitung,kata Ketua Komisi IV Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Bangka Belitung ( DPRD) Babel, Marsidi Satar kepada sejumlah wartawan.
Politikus Partai Golkar ini menilai, penyerapan anggaran pada Dinas Sosial dan PMD cukup baik dan signifikan yakni diatas 80 persen. Walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan refocusing.Jadi wajar saja masalah bencana- bencana inikah berapa bulan ini melanda jadi gini kita tahu bahwa Bangka belitung adalah wilaya yang rawan bencana.
“Jadi (penyerapan anggaran Dinas Sosial dan PMD-red) wajar-wajar saja,” ujarnya.
Khusus pada Dinas Sosial, dia berharap, kedepan dana cadangan yang ada di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel dapat dialihkan peruntukannya pada Dinas Sosial.
Gagasan maupun harapan tersebut diambil oleh Komisi IV mengingat kondisi wilayah Babel merupakan rawan bencana, sehingga menurut dia, Dinas Sosial membutuhkan penambahan anggaran yang cukup.
“Jujur saja, kami dapat informasi, keluhan dari Kepala Dinas Sosial, Pak Budi bahwa kehadiran provinsi itu boleh dibilang tidak ada,” ungkapnya.
“Oleh sebab itu, kita punya ide, gagasan, bagaimana kedepan kita berharap dana cadangan yang ada di Bakeuda itu dapat dialihkan penempatannya di Dinas Sosial sehingga dapat digunakan secara langsung ketika ada bencana,” tandasnya. (KS)