JAKARTA, KORANSATU.ID – Upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia serta mencapai kesetaraan gender dibidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Women’s World Banking (WWB) meluncurkan “Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan” (Koalisi IKDP).
Koalisi IKDP ini merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan gender dalam akses teknologi digital, keterampilan, dan produk keuangan digital bagi perempuan Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif guna pemulihan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan dampak ekonomi yang transformasional.
Sebagai tindaklanjut G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022, ada tiga agenda utama Koalisi IKDP yaitu: Pertama, peningkatan akses kepada teknologi. Kedua, peningkatan keterampilan digital dan keuangan. Ketiga, peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital.
Di tingkat global telah dibentuk Advocacy Hub IKDP yang diinisiasi oleh WWB dan UN Capital Development Fund. Dan juga merupakan kumpulan dari beragam pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan keuangan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Mitra awal Advocacy Hub antara lain European Bank for Reconstruction and Development, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), dan FinEquity yang diselenggarakan oleh CGAP, GSMA, International Finance Corporation, World Bank Gender Group, Better Than Cash Alliance, dan Kaleidofin.
Advocacy Hub juga didukung Bill & Melinda Gates Foundation. Tujuan Advocacy Hub untuk mendorong kemajuan kesetaraan keuangan digital bagi perempuan di tingkat global, regional dan nasional.
Lenny N. Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA berharap Koalisi IKDP dapat membantu meningkatkan akses layanan keuangan digital yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan nasional 90% sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sekaligus mendukung peningkatan SNKI Perempuan (SNKI-P).
“Selain itu, menanamkan kemampuan digital dan keuangan dalam layanan dan produk keuangan, dapat membantu meningkatkan akses dan penggunaan keuangan kepada UMKM perempuan. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan ekonomi digital seperti juga telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk pulih bersama, pulih lebih kuat,” ucapnya.
“Akses layanan keuangan digital sudah menjadi kebutuhan, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami membentuk Koalisi IKPD ini sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, utamanya melalui tiga agenda utama Koalisi IKDP,” imbuhnya, saat menberikan keterangan kepada media di Mandarin Hotel Jakarta, Senin (19/09/2022).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran, yang juga mantan Sekjen World Blind Union 2012-2016, Rina Prasarani menuturkan, minimnya pemahaman masyarakat, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun di kalangan penyedia platform digital tentang perspektif dan interaksi disabilitas membuat isu transaksi keuangan digital seakan-akan tidak memiliki kedekatan dengan isu perempuan penyandang disabilitas.
“HWDI berharap program ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman perempuan penyandang disabilitas tentang produk dan layanan keuangan digital, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, tetapi lebih jauh lagi dapat menjadi langkah awal bagi terciptanya kolaborasi multipihak dalam mendukung akses layanan keuangan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas sehingga kesamaan kesempatan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perempuan berlaku sama bagi perempuan penyandang disabilitas,” tegas Rina Prasarani. (Guffe)