Koransatu.id, Jakarta – Dalam rapat kerja bersama Sri Mulyani dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu Jiwasraya.
Bantuan kepada Jiwasraya berupa PMN ini akan masuk ke BPUI sebesar Rp 20 triliun. Anggaran BPUI ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6,28 triliun.
“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah (dana nasabah) Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020).
Sidang terdakwa Jiwasraya masih terus berlangsung.
Kepala Kejaksaan Agung yang terlalu “polos”. Melakukan pendekatan hukum ke tersangka, yang penuh backing politik kemudian kasusnya menjadi terkuak. Menjadi perhatian kita bersama.
Ali Irfan, pengamat politik dan sosial tentang kasus Jiwasraya, menyebut Kepala Kejaksaan yang mengungkap “bobrok”-nya tatakelola BUMN kita.
“Seakan kena batunya. Bukan saja, betapa lemah-nya pengawasan praktek keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik plat merah maupun swasta,” kata Ali Irfan.
Pria yang seorang aktivis anti korupsi ini menyebut, “Sulit untuk diterima nalar sehat kita semua.” Ada “penggarongan duit” rakyat yang dilakukan secara sistematis terencana dengan uang yang sangat besar.
Mengapa tidak bisa diendus oleh OJK atau auditor internal?
Puluhan triliun uang rakyat dirampok oleh sindikat tapi perhatian kita terhadap kasus ini tidak cukup serius.
Pemerintah pun, dinilai tidak tegas dan justru melindungi Jiwasraya yang sudah bangkrut “ludes” dijarah perampok berdasi.
Jokowi mengatakan, Jiwasraya sudah sejak jaman SBY. Dibalas oleh SBY, justru di era Jokowi masyarakat jadi tahu siapa yang bermain-main.
Dalam catatan pinggirnya, Ali Irfan mendesak DPR sebagai Wakil Rakyat bersuara benar. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Anggaran ini ditetapkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.
Sulit untuk dimengerti, rencana kebijakan pemerintah yang akan memberikan pinjaman kepada Jiwasraya yang sudah tidak lagi bisa dipercaya sebagai perusahaan. Jelas kebijakan ini “mengusik rasa keadilan” rakyat. Rakyat harus ikut menanggung beban akibat kasus perampokan yang dinikmati oleh segelintir orang.
Sudah seharusnya Jiwasraya “disuntik mati” dan menjadi monumen kebangkrutan nasional jika BUMN menjadi “sapi perah” oleh segelintir orang.
“Jiwasraya harus menjadi pelajaran buat kita semua, untuk tidak memberi ampun dan kesempatan sedikitpun kepada perusahaan yang tidak proper dan dirampok,” demikian Ali Irfan menulis kolom.
“Untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan patut dilakukan. Biar gamblang dan rakyat mendapatkan jawabannya.”
Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan terdapat tujuh arena investigasi yang harus disentuh, jika ingin mengusut tuntas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Pertama, berapa besar kerugian perusahaan. Kedua, mengapa keuangan bisa jebol. Ketiga, siapa pelaku yang membuat jebol. Keempat, apakah aliran dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik.
Kelima, berapa besar uang rakyat yang harus dijamin dan dikembalikan. Keenam, apakah terdapat kaitan modus kejahatan Jiwasraya dengan kasus lainnya.
Bagaimana solusi dan penyelesaian kasus tersebut.
“Terkait jumlah kerugian, apakah benar jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar Rp 13,7 triliun?
Benarkah Asabri juga mengalami kerugian Rp 10-16 triliun? Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan dana investasi perusahaan pada saham berkinerja buruk?
Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak?
Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?”
Menurut SBY, investigasi penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga masyarakat. Sebab, kasus korupsi Jiwasraya dicurigai mengalir ke tim sukses pemilu 2019 lalu.
“Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan “bailout” Bank Century.
Untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan patut dilakukan. Biar gamblang dan rakyat mendapatkan jawabannya,” SBY mengklarifikasi.
SBY mengatakan kasus Jiwasraya plus skandal pada jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
“Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk,” tulis SBY.
Bahkan selain Jiwasraya dan Asabri, tulis SBY, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Untuk diketahui, penanganan kasus Jiwasraya sudah dilakukan dalam kurun satu dekade. Kasus itu kembali ramai dibicarakan sejak Desember 2019 ketika diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
Kejagung mencatat ada indikasi korupsi direksi lama serta 13 manajer investasi dan mafia pasar modal dengan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun. Pemerintah hingga kini masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
