JAKARTA, KORANSATU.ID- Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Irene Manibuy menegaskan keberadaan lembaga ini tujuan utamanya mensejahterakan, menyehatkan, mencerdaskan juga meningkatkan produktivitas orang dan masyarakat yang ada di Papua.
“Oleh karena itu dengan adanya BP3OKP sekali lagi kita akan lakukan singkronisasi, evaluasi, koordinasi, dengan kementrian dan lembaga di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Intinya, semua anggaran dan dana harus transfaran serta jelas tidak ada lag yang aneh seperti pada otonomi khusus (Otsus) sebelumnya,” kata Irene Manibuy, dalam keteranganya lansung kepada koransatu.id pada acara bertema “Ibadah dan Syukuran Atas Pengukuhan Anggota BP3OKP, di Hotel Cabin, Jakarta Utara, Senin malam (29/5/2023).
Sosok Irene Manibuy, sebagai anggota BP3OKP yang mewakili Privinsi Papua Barat, adalah satu-satunya perempuan dari enam lembaga pemerintah setingkat kementerian. Dengan latar belakang sebagai politisi (mantan anggota DPRRI), Wakil Gubernur Papua Barat ke-2 periode 2015-2017 juga notaris senior. Tentunya keberadaanya sangat menonjol karena paham dengan payung hukum terbentuknya lembaga ini.
Dijelaskannya, ini merupakan keseriusan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua, maka ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, pada 17 April 2023, yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Hal senada juga dijelaskan oleh anggota BP3OKP, Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan, mengatakan pembangunan di Papua ini harus ada koordinasi dan sinergi dengan para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, juga segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua.
“Sebagai wilayah yang sangat besar sumber daya alamnya. Yang selama ini dirasa ada kesalahan dalam penanganan. Maka ke depan tidak ada lagi kemiskinan dan keterbelakangan di Papua. Kami ingin masayarakat Papua maju, cerdas dan inovatif,” ujarnya, tanpa mau menjelaskan lebih rinci.
Acara yang diawali ibadah dan doa bersama masyarakat Papua di Jakarta ini juga dihadiri tokoh-tokoh dari Papua. Antara lain, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Felix Wanggai sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Fredy Numberi mantan Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan Duta Besar Kolombia Michael Menufandu.
Masa jabatan keanggotaan BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua adalah lima tahun. Kepres ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, di Jakarta pada tanggal 5 April 2023 oleh Presiden Joko Widodo.
Inilah nama anggota BP3OKP yang akan bekerja selama lima tahun: 1. Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua. 2. Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat. 3. Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan. 4. Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah. 5. Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan 6. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.(Wan)
