JAMBI, KORANSATU .ID – Gubernur Jambi, H.Al Haris, mengemukakan, pers merupakan salah satu pilar dalam demokrasi, karena memiliki peran penting sebagai penyambung komunikasi yang efektif antara Pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada Rapat Koordinasi Informasi Publik Tahun 2022, bertempat di Aston Hotel Jambi, Senin (11/04/2022).
Rakor tersebut mengangkat tema Membangun Pola Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Pers dalam Penyebarluasan Informasi Publik.
“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, menyampaikan informasi kepada masyarakat, papar Al Haris.
Pers sebagai lampu pembangunan bagi Pemerintah Daerah, keterbukaan informasi publik yang dibangun oleh pemerintah bersama lembaga publik dan kemitraan yang saling memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat, lanjut Al Haris.
Al Haris menyatakan, pers sangat pesat, baik media cetak maupun media elektronik, yang mencakup media surat kabar, televisi, radio, dan media online. Perkembangan ini membawa dampak yang positif, baik untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah, sarana edukasi bagi masyarakat, penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran sebagai penyemangat untuk membangun Provinsi Jambi maupun untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dalam pembangunan, kata Al Haris.
Al Haris menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai leading sector, memberikan informasi kepada masyarakat dan publik mengenai informasi terkait program, kebijakan, serta capaian pembangunan daerah Provinsi Jambi.
“Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah bermitra dengan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan publik, edukasi mengenai kebijakan, kegiatan, kinerja, sosialiasi program pemerintah terkait apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat secara jelas dan faktual, sehingga menimbulkan situasi yang kondusif dan konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan, jelas Al Haris.(Rizal)