Partai Gerindra akan meminta kepastian totalitas dukungan Partai Demokrat (PD) terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Sebab, para kader PD di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua tidak sejalan dengan pusat lantaran mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
“Saya kira mestinya begitu ya. Logikanya itu kalau ada sebuah keputusan yang diambil DPP pasti mengikat,” ujar Waketum Partai Gerindra Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Fadli memandang keputusan DPP partai seharusnya tanpa pengecualian. Namun, soal DPD Papua PD yang tak selaras dengan pusat, Fadli memilih berpikir positif.
“Tidak mungkin keputusan itu ada pengecualian-pengecualian, pastinya mengikat. Namun kita pasti memahami kalau ada kenyataan tertentu yang lokal spesifik saya kira pasti mereka juga akan memikirkan hal-hal begitu,” sebut Fadli.
Alasan Partai Demokrat masih membiarkan kader di Papua mendukung Jokowi karena suara Prabowo-Sandi di wilayah itu sulit diraup dan memikirkan kepentingan pemilihan legislatif. Fadli yakin Demokrat segera menemukan solusi.
“Kalau menurut saya pasti akan ada jalan keluar dan tadi itu ada circumstansces secara tertentu pada situasi kekinian, tetapi nantinya saya yakin akan terkonsolidasi juga,” ucap Fadli.
“Karena tentu akan membingungkan kalau ada satu keputusan dari DPP-nya kemudian ada yang boleh melakukan kemudian ada yang tidak perlu melakukan. Itu logika umum dari semua partai,” ujar Fadli.
Soal anggapan Demokrat bermain dua kaki, Fadli kurang sepakat. Bagi Fadli, kondisi politik Demokrat di Papua hanya masalah internal yang bisa segera diselesaikan.
“Nggak. Itu urusan internal dan saya yakin mereka bisa menyelesaikan itu,” ucap Fadli.
PD masih mematangkan strategi terkait kader di Papua yang memilih mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menyebut total 90% pengurus DPD-DPC Papua mendukung pasangan petahana itu.
“Papua itu 90% pengurus DPC dan DPD-nya mendukung Pak Jokowi,” ucap Agus.
