koransatu.id – Dalam program bantuan sosial atau bansos Dinas Sosial Kota Depok menggunakan data warga DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang kurang valid karena yang di pakai adalah data lama tapi bukan data baru atas usulan pengurus RT ataupun RW yang baru baru ini heboh di minta untuk mengusulkan data warganya yang terdampak covid-19.
Hal ini diketahui saat salah satu petugas Dinas Sosial Kota Depok mendatangi salah satu pengurus LPM Kelurahan Sukamaju Baru, Rabu(22/4/2020) untuk mencocokan data, ternyata data yang disodorkan oleh petugas Dinsos data yang lama kebanyakan yang terdata di BDT (Basis Data Terpadu) yang bersangkutan sudah meninggal.
Sementara itu beberapa pengurus RT ataupun RW menanyakan kenapa data yang di pakai oleh dinsos adalah data yang lama sedangkan RT dan RW sudah mendata warganya dengan akurat artinya mereka lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan bansos pada saat ini.
Dengan cara pemakaian data lama hampir bisa di artikan bahwa Dinsos tidak mau atau tidak bisa kerja dengan maksimal dalam program penyaluran bansos ini, ujar salah satu RT di wilayah Sukamaju Baru.
Banyak terjadi kecemburuan sosial di warga dalam bansos kali ini karena Dinsos tidak turun langsung ke bawah jadi terkesan hanya asal saja mendaftar siapa saja yang akan di masukkan sebagai penerima bansos.
“Saya heran sama kinerja Dinsos ini kok bisa data yang baru di usulkan malah tidak di pakai tapi kok malah menggunakan data lama, kami pengurus warga jadi merasa kebingungan menghadapi begitu banyaknya warga yang kemarin sudah kami daftar tapi hanya beberapa yang mendapatkan bansos jadi terkesan kami pengurus RT atau RW di adu sama warga contohnya di lingkungan kami dalam satu kelurahan ada yg dalam satu RW tidak dapat tetapi ada yang satu RW dapat lebih dari 70 KK yang dapat bansos kan jadi aneh lah wong Dinsos belum pernah turun ke bawah kok.” Ungkap salah satu pengurus RW di Sukamaju Baru.(tapa)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
