SURABAYA, Koransatu.id – Asian Foundation merupakan suatu lembaga penyedia dana yang saat ini mengadakan workshop regional wilayah Jawa dan Bali guna mengembangkan skema insentif fiskal berbasis ekologi di Hotel santika Jalan Gubeng Surabaya, Rabu (22/1/2020)
Perkembangan ecological fiscal transfer(EFT) dimana dari pemerintah kepada provinsi dan provinsi kepada kabupaten, dengan membentuk 3 skema yakni TAPE(Transfer Anggaran provinsi berbasis ekologi),TAKE(Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi),TANE(Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi).
Dalam 3 skema EFT(ecological fiscal transfer) untuk TAPE dan TAKE sudah mulai berjalan didaerah-daerah seperti provinsi kalimantan utara,dan kabupaten jayapura sedangkan untuk TANE sudah memasuki skema Fiskal baru tentang dana perlindungan lingkungan(DPL) yang langsung dari pusat.EFT memiliki 2 kerangka Regulasi Pengembangan yakni regulasi fiskal antar pemerintah dan regulasi intensif ekologi
Terkait dikembangkanya Insentif fiskal berbasis ekologi di Indonesia sangat penting, sebab diperkirakan indonesia akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin dalam pada beberapa dekade yang akan datang,indikasinya antara lain tutupan hutan primer yang semakin menyusut dan diproyeksikan hanya akan tersisa 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) ditahun 2045. Dapat memicu kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan rendah.
Menurut Keterangan Diah susilowati selaku dinas lingkungan menjelaskan terkait workshop skema insentif fiskal berbasis ekologi yang digelar.
“untuk penggunaan dana bantuan keuangan daerah berbasis ekologi ini bagus sekali bersama pemerintah pusat dan asian foundation dengan merumuskan suatu kebijakan-kebijakan dibidang keuangan guna membangun lingkungan hidup/ekologi kita agar lebih terarah terukur dan hasilnya bisa dirasakan guna keberlanjutan kehidupan,”kata Diah susilowati Dinas Lingkungan
Karna mekanisme untuk anggaran lingkungan hidup selalu kecil persentasenya sehingga dengan adanya gagasan ini nantinya akan membuat suatu kebijakan didaerah untuk anggaran-anggaran lingkungan. Diharapkan bis lebih besar/tinggi agar pembangunan akan lebih meluas untuk lingkungan hidup daerah masing-masing,imbuh dinas lingkungan Diah Susilowati.
Terkait bantuan khusus ditiap daerah seperti bantuan hiba, anggaran dana desa,bahwa lingkungan hidup juga merupakan kerjasama semua stageholder ada dinas terkait guna pembangunan berkelanjutan,hanya saja belum ada aturan khusus yang mengedepankan sektor lingkungan hidup,”tambah Diah susilowati Dinas Lingkungan.
Dengan adanya kebijakan tersebut dapat memacu mendorong program gubernur- gubernur Jatim Harmoni”salah satunya lingkungan hidup,sosial,ekonomi,tetapi kami mengedepankan lingkungan hidup guna memperbaiki lingkungan yang tergradasi menjadi lebih lestari,dengan adanya observasi.(Rk)