TANAH DATAR,KORANSATU.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak di bidang kesehatan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian pada acara Forum Kemitraan dan Komunikasi para Pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Pagaruyung, Kamis (29/4/2021).
“Forum ini sangat penting dalam upaya penyamaan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi serta terjalinnya kerjasama yang baik untuk memberikan berbagai kemudahan fasilitas kesehatan maupun kemudahan untuk pasien,” ungkap Wabup Richi.
Disebutkan Wabup lagi, forum ini juga bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan permasalahan mengenai layanan BPJS Kesehatan. “Dalam forum ini semua bisa menyampaikan saran, kritikan maupun masukan kepada BPJS Kesehatan terhadap layanan di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang berkaitan dengan BPJS,” sebutnya lagi.
Sementara itu, tambah Richi lagi, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sudah memasuki tahun ke-8 di Tanah Datar, dimana Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp25.874.788.800,- dimana capaian kepesertaan JKN sebesar 80,52% dari total penduduk 374.691 jiwa.
“Insya Allah, pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan, dimana saat ini Pemda sudah mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat melalui dana sharing dengan Provinsi (JKKS) sebanyak 62.356 jiwa dan melalui APBD Tanah Datar sebanyak 3.642 jiwa,” ungkapnya.
Pada masa pandemi ini, ujar Richi, pemanfaatan pelayanan kesehatan memang terjadi penurunan, dimana kemungkinan ini terjadi karena masyarakat mengurangi kontak langsung dengan tenaga medis kecuali dalam keadaan darurat atau emergensi.
“Walaupun dalam masa pandemi, BPJS diharapkan ke depannya pelayanan semakin hari semakin baik, karena saat ini ada beberapa persoalan yang timbul di kalangan masyarakat atau pasien, seperti biaya pengobatan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS,” tukasnya.
Di kesempatan sebelumnya ketua komisi III DPRD Tanah Datar Arianto menyampaikan, saat berhadapan dengan masyarakat permasalahan BPJS menjadi salah satu topik pembahasan permasalahan yang disampaikan.
“Tentunya, selaku anggota DPRD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang saya harapkan dan pesankan kepada BPJS untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi terhadap aturan dan peraturan berlaku dalam hal pengurusan dari BPJS itu sendiri, karena tidak semua masyarakat paham dan tahu informasi tentang BPJS,” ujarnya.
Arianto juga berharap dalam forum ini nanti akan lahir tindakan nyata untuk kebaikan masyarakat Tanah Datar, terutama di bidang kesehatan.
Selepas itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Febri Yanti menyampaikan tujuan pelaksanaan forum ini.
“Setidaknya ada 5 poin tujuan forum ini, yakni pertama, melaksanakan advokasi kepada unsur pemerintah, kedua, membangun kemitraan, modal perekrutan, pendaftaran untuk kategori Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan PBPU/BP Pemda, ketiga membangun kemitraan dalam memberikan dukungan bagi perluasan rekrutmen peserta, dukungan terhadap program JKN, Keempat, menyampaikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan dan Kelima menerima masukan terhadap pelaksanaan maupun perbaikan program di masa datang,” ujarnya.
Febri juga berharap Pemda melalui dinas terkait untuk membantu agar nagari segera mendaftar program JKN. “Saat ini baru 41 Nagari yang teregistrasi ke dalam program JKN KIS, namun kalau mempedomani Permendagri 119/2019 ini belum sesuai, karenanya kami mohon kerjasama dan dorongan pak Wabup dan Dinas terkait agar 34 nagari lainnya ikut dan melaksanakan registrasi,” pungkasnya. (Dms)
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.
