INDRAMAYU Koransatu.id – Penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di sejumlah Desa di Kecamatan Karangampel, khususnya di Desa Mundu resah atas potongan yang dilakukan oleh ketua kelompok dengan dalih uang lelah. Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip Dasar program PKH yaitu memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan bantuan murni untuk biaya pendidikan serta ibu hamil.
Seperti dikatakan Wati, penerima manfaat PKH, warga Rt 05/ 03 Desa Mundu, blok sini saja setiap pengambilan uang di potong sebanyak Rp. 50.000.- sampai Rp. 100 000.-. Belum lagi biaya administrasi gesek kartu ATM di agen kena lagi Rp 10 000.- “Kami penerima PKH bingung, kok akhir-akhir ini banyak sekali potongan yang dilakukan ketua kelompok,” katanya kesal.
Tak hanya itu, tambahnya, bantuan beras dari agen penyedia bantuan pangan, kualitas beras yang diberikan sangat jauh dari standar premium.” Berasnya bau apek. Mirip beras Raskin,” keluhnya.
Begitu juga tambahan telur, lanjutnya, hanya berisi 21 butir. Kalau ditimbang, jelas sangat kurang dari sekilo setengahnya dari bantuan yang harus diterima. Dirinya sudah mencoba mengadukan masalah ini kepada pendamping PKH. “Jawabanya nanti akan saya omongin kepada ketua kelompoknya,” tuturnya menirukan.
Hal senada juga dikatakan Eni, dirinya membenarkan, bahwa Ketua Kelompok sudah mulai memotong penerima PKH dengan terang-terangan. “Yaaa harap maklum, ini kan uang lelah,” tirunya kesal.
Besaran potongan Penerima PKH, tambahnya, memang tidak sama, ada Rp. 50 ribu, ada juga Rp 100 ribu. Dirinya dan penerima PKH lainya menduga, adanya potongan, sudah tentu ada yang membekingi atau orang kuat yang mengesahkan potongan itu.
“Kami berharap sekali, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu mengambil langkah cepat untuk menghentikan praktek curang oleh ketua kelompok maupun Pendamping,” harapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pendamping PKH Desa Mundu, Faridah mengatakan, dirinya juga mendengar dan menerima aduan tentang banyaknya potongan terhadap penerima PKH oleh ketua kelompok di wilayah binaannya.
“Kami memang sering mendengar adanya potongan tapi kami harus berkoordinasi dengan Korcam dan Korkab tidak bisa mengambil kebijakan sendiri.” katanya. (Otong.S)
