INDRAMAYU,. Koransatu .id – peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat untuk Daerah Kabupaten Indramayu menuai beragam masalah. Seharusnya penerima manfaat, baik Itu PKH maupun BPNT dibantu oleh pendamping PKH Desa untuk memudahkan pengambilan paket, berupa uang, beras dan telor , bukan malah sebaliknya. Sipenerima manfaat atau rakyat miskin dijadikan obyek pungutan liar.
Berdasarka penelusuran di lapangan, adanya pungutan liar terhadap penerima manfaat saat pencairan dana PKH terjadi di Desa Rancahan, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu.
Seperti di katakan, Kasti, salah satu ketua kelompok PKH Blok kaligede RT/06 Desa Rancahan, awalnya mereka punya anggota PKH 30 orang penerima manfaat, baik program PKH ibu hamil, anak sekolah berupa uang dan juga program PKH hanya beras dan telor.
Namun, pada bulan-bulan kemarin, meteka di pecah lagi jadi dua kelompok oleh pendamping PKH dan terjadilah pemecahan anggota. “Dugaan saya, ini artinya, agar pendamping bisa mendapat fee (pungutan liar) lebih banyak dari ketua kelompok,” katanya sedih bercampur kesal.
Ditanya mengenai penerimaan beras dan telor. Kasti kembali menunjukkan rasa kekesalanya. “Untuk beras nggak tau berapa kilo nih mas,” ujarnya, sambil menunjukan karung beras berisi kurang lebih 10 kg.
Kualitas berasnya bagaimana? Berasnya sama dengan beras Raskin. Sedangkan untuk telor, cuma dapat 21 butir. Ada tambahan tempe satu, seharga Rp 4000,” katanya lagi dengan nada lirih.
Ditanya bagaimana kualitas beras kalau rasa berasnya bagaimana hampir sama dengan beras Raskin , sedang untuk telor cuman 21 butir ada tambahan tempe satu seharga Rp 4000.
Masih menurut Kasti, untuk potongan penerima uang itu tak ada. “Cuma bayar gesrek ke alat pencairan uang dan itu hanya bersifat administrasi saja,” tukasnya.
Dirinya juga bingung, sampai sekarang kartu ATM/KPM semuanya masih disimpan oleh Pendamping. “Nggak tau, untuk tujuan apa, pendamping memegang kartu itu. Padahal, setiap kartu ada No pin penerima manfaat,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan penerima manfaat yang tak ingin namanya ditulis. “Kami warga penerima program PKH di desa merasa tertekan sekali. Mau protes, takut dicoret dari data base oleh pendamping,” katanya kesal.
Sebelum waktunya pencairan, tambahnya, semua pemegang kartu PKH diambil kartunya, dikumpulkan oleh pendamping. “Nggak tau untuk keperluan apa. Lantas kita dapat uang tanpa menerima bukti struk pencarian uang dari bank,”
Di tempat terpisah Pendamping PKH Desa Rancahan, Mecamatan Gabus Wetan, Rudi Hartono membenarkan hal tersebut. “Semua anggota PKH kartunya masih saya pegang. Belum saya kembalikan. Emangnya kenapa? Apa gak boleh,” dia balik tanya saat disinggung mengenai adanya potongan uang dari penerima PKH.
Itu bukan potongan, hanya bersifat administrasi sana,” tukasnya berkilah. (Otong.S)